Facebook Twitter Youtube
Menu

Hukum Sumenep

Praktisi hukum Zubairi, S.H. menjelaskan penetapan DPO sesuai prosedur
Politik & Hukum
Penetapan DPO Rama Sesuai Prosedur, Bukan Lempar Tanggung Jawab, Tegas Zubairi, S.H.

Sumenep – Penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka...

Terpopuler

Warga Sumenep Jadi Korban Debt Collector: Motor Dirampas di Jalan Tanpa Putusan Hukum
Warga Sumenep Jadi Korban Debt Collector: Motor Dirampas di Jalan Tanpa Putusan Hukum
Warga Mengaku Namanya Disalahgunakan dalam Skandal Cukai PR Istana Jaya
Warga Mengaku Namanya Disalahgunakan dalam Skandal Cukai PR Istana Jaya
Wamendagri Bima Arya: Program Makan Bergizi Gratis Harus Higienis dan Bernutrisi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, (Sumber: Fath Putra Mulya/Antara
Universitas Brawijaya Kembangkan Home Garden Greenhouse di Pakisaji untuk Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga
Tim Universitas Brawijaya bersama warga Desa Pakisaji mengembangkan Home Garden berbasis Greenhouse sebagai model pertanian keluarga berkelanjutan.
Ucapan Happy Mother’s Day 2025: Quotes, Gambar, dan Pesan Menyentuh untuk Ibu Tercinta
Transparansi Adalah Kunci, Bukan Penghindaran
kepala desa harus transparansi

Politik & Hukum

JSI Desak Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program MBG di Madura
JSI Desak Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program MBG di Madura, Soroti Dampak Gizi dan Ekonomi

Sumenep — Jurnalis Sumenep Independen (JSI) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menghentikan sementara....

Konsolidasi pengurus PSI Sumenep periode 2025–2030 di Hotel Myze
PSI Sumenep Mulai Konsolidasi, Mesin Politik Kepengurusan Baru Resmi Bergerak
Aduan Sudah Masuk, Bukti Siap Dibuka: BK DPRD Pamekasan Harus Bertindak.
Aduan Resmi Masuk, Bukti Siap Dibuka: BK DPRD Pamekasan Didesak Bertindak Tegas
Ilustrasi tambang galian C ilegal di Sumenep yang diduga melanggar UU Minerba
Aktivis GAPADA Sumenep: Tambang Galian C Ilegal Langgar UU Minerba, Aparat Diminta Bertindak Tegas
Aktivis menyoroti minimnya pengawasan dana BK Provinsi Rp800 juta di Desa Bicabbi Kabupaten Sumenep
Minim Pengawasan, Dana BK provinsi Rp800 Juta di Desa Bicabbi Sumenep Disorot Aktivis.
Rumah warga Desa Guluk Manjung yang tercatat sebagai penerima RTLH APBD Sumenep 2024 namun tidak pernah dibangun
Dugaan RTLH Fiktif di Desa Guluk Manjung, APBD Sumenep 2024 Terancam Bocor Rp80 Juta
Aktivis senior Abdul Mahmud menyoroti ancaman demokrasi di Kabupaten Sumenep
Demokrasi di Ujung Tanduk, Abdul Mahmud Kibarkan Kembali Bendera Perlawanan
HMI PGRI Sumenep audiensi dengan Dinas Pendidikan Sumenep mengawal bantuan seragam sekolah
HMI Komisariat Universitas PGRI Sumenep Audiensi dengan Disdik, Kawal Program Bantuan Seragam dan Dorong Evaluasi Tata Kelola Pendidikan

Terkini Lainnya

Selangkapnya

© 2024 BOMBASTIK - Hak Cipta Dilindungi