Sumenep – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas PGRI Sumenep menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Disdik Sumenep) pada Kamis, 18 Desember 2025. Audiensi yang berlangsung di Kantor Disdik Sumenep tersebut menjadi bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, khususnya program bantuan seragam sekolah yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Dalam pertemuan itu, HMI menyampaikan hasil kajian awal serta penelusuran informasi berdasarkan data publik dan pengamatan lapangan. Mereka menegaskan audiensi dilakukan bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan kebijakan berjalan transparan dan sesuai tujuan.
“Kami tidak dalam posisi menilai benar atau salah. Kami hanya ingin memastikan informasi yang berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi secara terbuka dan objektif,” ujar perwakilan HMI Komisariat Universitas PGRI Sumenep.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menjelaskan bahwa informasi yang beredar di ruang publik belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
“Karena itu, diperlukan pengecekan langsung agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawalan kebijakan, HMI mengusulkan agar dilakukan peninjauan bersama ke sekolah-sekolah penerima program bantuan seragam. Menurut HMI, keterlibatan mahasiswa dalam proses monitoring dapat menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami siap dilibatkan untuk melihat langsung pelaksanaan program, semata-mata untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awal,” kata perwakilan HMI.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Disdik Sumenep. Agus Dwi Saputra menyatakan pihaknya terbuka terhadap kolaborasi dengan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
“Ke depan, kami membuka ruang kolaborasi. Pada Januari 2026, HMI akan kami ajak melakukan peninjauan bersama ke sejumlah kecamatan,” ujarnya.
Selain mengawal program bantuan seragam, HMI juga menyoroti pemerataan akses pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Mereka menilai kesenjangan kualitas layanan pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu perhatian serius.
“Kami berharap kualitas pendidikan, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana, dapat ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah, termasuk kepulauan,” ungkap perwakilan HMI.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan mengakui bahwa persoalan pemerataan telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan telah disampaikan kepada Bupati Sumenep. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama.
“Ini sudah kami sampaikan ke pimpinan daerah. Namun memang ada keterbatasan anggaran yang harus dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, HMI juga menyampaikan sejumlah catatan lapangan yang menurut mereka perlu mendapatkan klarifikasi dan evaluasi lebih lanjut, khususnya terkait kedisiplinan tenaga pendidik dan efektivitas tata kelola manajemen sekolah.
“Kami menemukan beberapa kondisi di lapangan yang perlu dievaluasi, terutama menyangkut kedisiplinan guru dan efektivitas manajerial di satuan pendidikan,” ujar perwakilan HMI.
HMI juga menyinggung adanya informasi terkait kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan. Menurut mereka, hal tersebut perlu dijelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Informasi ini perlu penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” tambahnya.
Menutup audiensi, HMI menegaskan bahwa seluruh masukan disampaikan dalam semangat perbaikan bersama dan penguatan tata kelola pendidikan di Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap audiensi ini menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kualitas pendidikan di Sumenep,” pungkasnya.
HMI juga menegaskan akan terus melakukan pengawalan kebijakan pendidikan. Apabila dalam tahap implementasi berikutnya ditemukan anomali atau penyimpangan, HMI menyatakan siap kembali menjalin komunikasi dengan Disdik Sumenep, termasuk melalui mekanisme aksi demonstratif sebagai bentuk kontrol kritis dan tekanan publik yang terukur.
