Sumenep — Jurnalis Sumenep Independen (JSI) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep sebagai wilayah paling timur Pulau Madura.
Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai temuan dan laporan lapangan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius, mulai dari risiko gangguan gizi anak, dampak ekonomi yang tidak merata, hingga kekhawatiran pemborosan anggaran negara.
Sekretaris JSI, Toifur Ali Wafa, menyampaikan bahwa secara konsep, Program MBG merupakan kebijakan mulia yang bertujuan menekan angka stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan. Program serupa, menurutnya, telah berhasil diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Brasil.
Namun demikian, Toifur menilai implementasi MBG di Indonesia tidak dapat disamaratakan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, serta tata kelola daerah yang sangat beragam.
“Bapak Presiden perlu memahami peta sosial dan geografis Indonesia secara menyeluruh. Tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, MBG berpotensi menjadi program yang tidak efektif dan justru membebani anggaran negara,” tegas Toifur kepada media, Kamis (8/1/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun, JSI menilai tujuan tersebut belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.
Menurut JSI, terdapat tiga persoalan utama yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan Program MBG.
Pertama, risiko stagnasi ekonomi daerah. Program MBG dinilai berpotensi membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan memangkas alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak. Akibatnya, perputaran ekonomi hanya dinikmati kelompok terbatas.
Baca Juga: PSI Sumenep Mulai Konsolidasi, Mesin Politik Kepengurusan Baru Resmi Bergerak
Kedua, potensi menggerus program prioritas negara. Besarnya anggaran MBG dikhawatirkan menyedot APBN yang seharusnya dialokasikan untuk program strategis lain yang juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ketiga, ancaman terhadap kualitas gizi anak. JSI mengaku menerima laporan temuan makanan tidak layak konsumsi, menu basi, serta hidangan yang tidak memenuhi standar gizi. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi tumbuh kembang anak jika pengelolaan program tidak melibatkan perencanaan ilmiah dari tenaga ahli gizi.
“Atas dasar itu, penghentian sementara MBG menjadi langkah rasional agar negara bisa melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi anggaran, pengawasan, maupun kualitas gizi,” ujar Toifur.
JSI juga menyatakan siap membuka kanal pengaduan publik apabila program tersebut tetap dijalankan tanpa evaluasi mendalam.
“Kami siap membuka ruang pengaduan masyarakat untuk menampung laporan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab resmi dari pihak Presiden Republik Indonesia terkait desakan penghentian sementara Program MBG tersebut.
