SUMENEP – Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) melontarkan kritik tajam terhadap Program Wirausaha Santri milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Menurut mereka, program yang diluncurkan sejak 2020 itu hanya ramai di slogan, namun minim hasil di lapangan.
Koordinator APMS, Dedy Wahyudi, menyebut program yang dibiayai dari APBD tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti. Ia menilai, pelaksanaannya berjalan tanpa arah, kurang transparansi, dan tidak memberikan dampak nyata bagi kemandirian ekonomi santri.
“Tidak ada progres signifikan. Data penerima manfaat tidak jelas, pelatihan yang dijanjikan tidak terpantau, dan hasilnya nihil. Ini pemborosan anggaran,” tegas Dedy, Kamis (14/8/2025).
APMS menuntut Bupati Sumenep segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka menyoroti bahwa anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penggunaan dana hingga hasil yang dicapai.
“Yang terlihat hanya kegiatan seremonial, sementara manfaat nyata untuk santri tidak ada,” ujarnya.
Tak hanya itu, APMS juga mendesak Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) sebagai pelaksana program untuk mempublikasikan laporan rinci penggunaan anggaran, daftar penerima, jadwal serta kualitas pelatihan, hingga hasil evaluasinya.
Baca Juga Gelar sosialisasi Mahasiswa KKN Dorong Transformasi Paradigma Pendidikan Remaja di Desa Lapa Daya
Mereka juga meminta Ketua Komisi IV DPRD Sumenep memanggil seluruh pihak terkait dalam rapat terbuka. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, APMS mendorong aparat penegak hukum segera bertindak.
“Santri adalah aset bangsa, bukan objek proyek politis. Kami akan mengawal hingga ada pertanggungjawaban yang jelas,” pungkas Dedy.
