SUMENEP – Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep pada Jumat, 13 Juni 2025. Aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai bermasalah akibat lemahnya pengawasan dari pihak dinas terkait.
Dalam orasinya, Koordinator APMS, Dedy, menyatakan bahwa Disperkimhub tidak menjalankan peran verifikasi dan pengawasan dengan baik.
“Mereka itu tidak bekerja! Penyimpangan di lapangan terjadi karena Disperkimhub tidak serius melakukan pengawasan,” tegas Dedy di hadapan para demonstran.
Kepala Disperkimhub, Yayak Nurwahyudi, yang turun langsung menemui massa aksi, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengevaluasi tim internal.
“Kami akan mengevaluasi tim verifikasi. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.
Namun, APMS menilai pernyataan tersebut hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab.
“Persoalan ini sudah terjadi. Jangan sampai Disperkimhub buang badan. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” kata Dedy.
APMS juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada tindakan nyata, mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
“Kami siap turun lagi dengan kekuatan yang lebih besar di aksi jilid dua,” pungkasnya.
APMS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya program BSPS di Sumenep agar benar-benar menyentuh warga yang berhak dan bebas dari praktik penyimpangan.
